Wednesday, February 27, 2019

,

Apa Itu Distribusi ? ini penjelasanya

Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran.Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Seorang atau sebuah perusahaan distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan (manufacturer) ke pengecer (retailer). Setelah suatu produk dihasilkan oleh pabrik, produk tersebut dikirimkan (dan biasanya juga sekaligus dijual) ke suatu distributor. Distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan.
Tiga aspek lainnya dari bauran pemasaran adalah manajemen produk, harga, dan promosi.


Tugas Distributor

  • membeli barang dan jasa dari produsen atau pedagang yang lebih besar
  • mengklasifikasi barang atau memilahnya sesuai dengan jenis, ukuran, dan kualitasnya
  • memperkenalkan barang atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen, misalnya dengan reklame atau iklan
Continue reading Apa Itu Distribusi ? ini penjelasanya

Tuesday, February 26, 2019

,

MAKALAH POLIGAMI


  1. LATAR BELAKANG
Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.perkawinan antarmanusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya.
Pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dengan salon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Namun tidak sedikit pernikahan itu hancur akibat ketidak harmonisan antara suami dan istri diakibatkan oleh hal-hal yang mendasar seperti keegoisan masing-masing ataupun hal lain yakni akibat dari suami yang poligami.
  1. RUMUSAN MASALAH
  • Apa yang dimaksud poligami?
  • Apa dasar hukum dan hikmah poligami?
  • Bagaimana prosedur poligami?
  • Apa alasan poligami menurut Undang-Undang?
  • Apa hikmah dari dilarangnya nikah lebih dari empat?
  • Apakah poligami mengundang perrceraian?
  1. TUJUAN
  2. Mengetahui pengertian poligami.
  3. Mengetahui dasar hukum dan hikmah poligami.
  4. Mengetahui prosedur poligami.
  5. Mengetahui alasan poligami menurut Undang-Undang.
  6. Mengetahui hikmah dari dilarangnya nikah lebih dari empat.
  7. Mengetahui poligami mengundang perrceraian.


BAB II
PEMBAHASAN



  1. PENGERTIAN POLIGAMI
Kata poligami terdiri dari dua kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[1]
Kata poligami berasal dari bahasa Yunani , polus  yang artinya banyak,dan gamein yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa arab poligami disebut dengan ta’did al-zawjah (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa indonesia disebut permaduan.
Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An Nisa’ ayat 3 ada kalimat fankihu kalimat amr tersebut berfaedah kepada mubah bukan wajib, dapat direlevansikan dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi, al-ash fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu ‘ala al-tahrim (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).[2]
Dalam hukum islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakanprinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.
Muhammad Abduh mengatakan dalam Tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha, “Meskipun agama islam membuka jalan bagi poligami, tetapi jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil.”[3]
Perkawinan asalnya adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Maksud dari darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat islam poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:
  • Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;
  • Istri tidak berfungsi sebagai istri;
  • Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri;
  • Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki;
  • Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami.
Poligami bukan dimulai oleh adanya islam yang datang ke bumi. Sebelum islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum islam lahir, poligami telah dilakukan oleh semua bangsa, seperti bangsa Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Di Jazirah Arab, terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil sehingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan. Menurut Rahmat Hakim, poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa semenjak zaman primitif, bahkan hingga sekarang. Bangsa Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih dari seoang, kaum raja dan bangsawan banyak memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya.[4]
Bangsa Romawi adalah bangsa yang telah mencapai puncak kejayaan dan kemuliaan setelah bangsa Yunani. Diantara ungkapan mereka yang berkaitan tentang wanita adalah: “sesungguhnya belenggu belum tercabut dan benangnya belum lepas”. Yakni didalam masyarakat mereka, suami mempunyai hak yang penuh terhadap istrinya, sebagaimana hak-hak raja atas rakyatnya. Sehingga ia mengatur istrinya sesuai hawa nafsunya. Bahkan disebabkan kekuasaan yang teramat besar ini, ia dibolehkan melakukan apa saja sampai dibolehkan melakukan pembunuhan terhadap istrinya pada sebagian keadaan.[5]
Menurut Khazin Nasuha, yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah “adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papn, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya. Dalam hal keadilan batiniah, menurut Khazin Nasuha tidak dituntut oleh syariat islam, karena masalahnya berada diluar kemampuan manusia. Rasulullah sangat cenderung cintanya kepada Aisyah dibandingkan kepada istri lainnya.”
Suami harus dapat berlaku adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal giliran. Ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zhalim karena sesungguhnya Allah melarang yang demikian. Adil bukan berarti semuanya harus sama, sebab tidak mungkin ada manusia yang mampu adildalam masalah cinta dan bersetubuh. Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya. Maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad, an-Nasa-i)[6]
Menurut Sayyid Sabiq poligami adalah ”salah satu ajaran islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki, laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi sangat naif dan irrasional. Dari sisi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodratkaum laki-laki. ”
Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah mewajibkan kepada semua kaum laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir dan batin. Tidak dibenarkan menzalimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya. Hal demikian oleh Sayyid Sabiq dikatakan karena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinaan. Selain itu, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap istri-istri adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dipimpinnya.[7]

  1. DASAR HUKUM POLIGAMI
Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dasar hukumnya adalah sebagai berikut:
  1. An-Nisa ayat 3:
وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣
  1. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya
Ayat tersebut menurut Khazim Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.[8]
  1. An-Nisa ayat 129:
وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩
  1. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiel, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Surat An-Nisa ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa: 3) memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papn. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua ittu diluar kemampuan manusia.[9]
“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a ia berkata, ‘Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami, ‘hai kaum pemuda! Apabila diantara kalian mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya’.” (HR. Bukhari-Muslim)
Hadis diatas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinaan. Apabila belum mampu untuk menikah, lakukanlah puasa karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk.[10]
“Dari Ibnu Umarr.a., bahwa Ghailan bin Umayah As-Saqafi telah masuk islam. Ketika masih jahiliah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW. Memilih empat istri diantara nereka (yang enam diceraikan).”(HR. Imam Tirmidzi)
“Rasulullah SAW. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa, ‘Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Oleh karena itu, janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya.’ Abu Dawud berkata, ‘yang dimaksud dengan Engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya adalah hati ’.” (HR. Abu Dawud dari Siti Aisyah)
Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah digambarkan dalam hadis tersebut tentang tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam ha;l “hati” beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu.[11]

  1. HIKMAH POLIGAMI
Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:
  • Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
  • Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
  • Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
  • Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.
Tentang hikmah diizinkannya Nabi SAW beristri lebih dai seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya adalah sebagai berikut:
  • Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumahtanggaan.
  • Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir).
  • Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum’ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[12]

  1. PROSEDUR POLIGAMI
Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Komilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:
  • Pasal 56
  1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
  2. Pengajuan pemohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
  3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
  • Pasal 57
Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
  • Pasal 58
  1. Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
  2. Adanya persetujuan istri.
  3. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.
  5. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri aatu istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.
  • Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.[13]

  1. ALASAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam pasal 4 dan pasal 5. Dalam pasal 4 terdiri atas 2 ayat berbunyi sebagai berikut:
  • Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;
  • Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  3. Istri tidak dapat melahirkan ketuunan.[14]
Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
  1. Adanya persetujuan dari isteri-isteri;
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Dengan penjelasan pasal 5 ayat (1) dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari isteri, maka istri yang mandul pun memiliki hak prerogatif untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangant tidak rasional atau tidak mungkin apabila istri tidak memberi izin kepada suaminya. Tentu keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan beralasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.
Dengan pemahaman terhadap pasal 4 ayat (2) (a) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, posisi perempuan atau istri yang tidak dapat melahirkan keturunan ada dalam posisi dilematis, artinya terjebak dalam dua pilihan yang merugikan dan terpojok pada pelaksanaan undang-undang yang keadilannya dipertanyakan atau lebih menguntungkan pihak laki-laki atau suami.
Berdasarkan kondisi diatas, menurut Rahmat Hakim, alternatif yang dipilih oleh istri adalah sebagai berikut.
  • Bercerai secara baik-baik, walaupun praktiknya sangat dilematis. Suami atau istri tidak bertengkar, tidak bermusuhan, dan tidak bertentangan, bahkan mempunyai tujuan membina keluarga serta sama-sama mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Disamping itu, jika perceraian alternatif yang dilakukan, akan terjadi kemudaratan baru. Kaidah hukum tidak membenarkan melakukannya, yakni mencari kemaslahatan, namun meninggalkan kemudaratan dibelakangnya. Mudaratnya bagi wanita adalah sulit mengganti suaminya karena ketidakmampuannya bertindak sebagai istri. Akan tetapi, di sisi lain jika kondisinya yang mengakibatkan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, hal itu menjadi alasan bolehnya perceraian dilakukan atas inisiatif suaminya.
  • Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai kemungkinan terakhir dan hanya satu-satunya. Tindakan ini pun dirasakan berat, terutama bagi wanita. Sulit bagi istri menerima kenyataan pahit ini, bahkan kemungkinan ini merupakan keadaan terburuk sepanjang hidupnya. Betapa tidak, suaminya akan bercumbu dengan orang lain, perbuatan yang selama ini dilakukan suami kepada dirinya. Kini hal yang sama dilakukan kepada orang lain walaupun hal itu terjadi atas izinnya.[15]

  1. HIKMAH DILARANG NIKAH LEBIH DARI EMPAT
Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkan seseorang untuk menikah satu, dua sampai empat wanita, dengan syarat dia mampu untuk berbuat adil. Allah melarangnya kawin lebih dari empat karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang telah diketahui dengan jelas. Seorang tidak mungkin mampu untuk menahan diri dari perbuatan aniaya tersebut meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu banyak.[16]
Namun larangan itu tidak berlaku untuk Nabi SAW, karena beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi Al Qur’an dalam segala keadaan. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bernama Ghailan masuk islam, sedangkan istrinya berjumlah 10 orang, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat diantara mereka. Disebutkan pula Qais bin Al Harits masuk islam dengan 8 istri, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat diantara mereka. Dalam kitab Al-Bada’i disebutkan:
Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki masuk islam dengan mempunyai 8 orang istri. Kedelapan istrinya itu kemudian turut masuk islam, maka Rasulullah mengatakan kepadanya “pilihlah empat diantara mereka dan pisahlah sisa yang lain.
Dalam hadis diatas Rasulullah menyuruh orang itu untuk memisahkan sisa yang lain. Kalau saja kawin lebih dari empat diperbolehkan karena Rasulullah menyuruh umpamanya hal itu akan menunjukkan bahwa kawin lebih dari empat istri itu melampaui batas. Kawin lebih dari empat itu dikhawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istri-istrinya.[17]
Jadi singkatnya, hikmah dilarangnya nikah lebih dari empat istri (bagi manusia biasa) adalah:
  • Batas maksimal beristri bagi manusia biasa adalah empat istri. Jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan pissik, metal maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan (stres).
  • Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan kezaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-istrinya.
  • Manusia biasa pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.[18]

  1. POLIGAMI MENGUNDANG PERCERAIAN
Alasan poligami mengundang perceraian adalah sebagai berikut:
  • Istri pertama ingin memiliki suami seutuhnya, jasmani dan rohani suami hanya miliknya, apalagi jika suaminya kaya raya, pintar usaha, tampan, dan ideal. Tidak seorang pun perempuan yang boleh mengambil hati suaminya, apalagi harta bendanya.
  • Tidak terjadi komunikasi yang baik antara suami dan istri, ketika suami ingin poligami, ia memilih melakukannya secara diam-diam, selingkuh, dan banyak dibumbui dosa.
  • Suami takut jika melakukan musyawarah dengan istrinya untuk poligami, musyawarah tidak mencapai konsensus atau tidak mendapat restu.
  • Suami poligami karena melaksanakan salah satu ayat Al Qur’an yang juga dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi bagi istri hal itu alasan yang dibuat-buat oleh suaminya agar memperoleh restu sang istri.
  • Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa suami harus minta izin istri ketika poligami, tetapi istri tidak rela diselingkuhi dan dibohongi suami.
  • Belum ada kelaziman di bumi ini, meskipun mayoritas penduduk beragama islam bukan berarti poligami menjadi lazim, sehingga masih dipandang tabu oleh kaum ibu.
  • Suami tidak menjalankan prinsip keadilan, istri tua sering ditelantarkan.
  • Undang-Undang Nomor 1/1974 menetapkan persyaratan yang ketat bagi suami yang bermaksud poligami.
  • Umat islam (perempuan) belum sepenuhnya mengetahui tujuan Allah membolehkan poligami, seolah-olah hanya jawaban “daripada berzina.”
  • Perempuan tidak memedulikan soal adanya kebolehan poligami, yang paling menjadi masalah adalah rasa sakit hati apabila suaminya poligami. Jadi, meskipun dibolehkan oleh islam, hati yang sakit tidak ada obatnya, dan belum ada rasa nikmat yang dialami istri ketika suaminya poligami.
  • Istri mengizinkan suaminya poligami dengan syarat perempuannya suah tua renta, orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu belaka.[19]




BAB III

PENUTUP
KESIMPULAN
Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dasar hukum poligami QS. An-Nisa ayat 3.







DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani 2013. Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung: Pustaka Setia.
Mahdi Al-Istambuli, Mahmud dan Musthafa Abu An-Nashr Asy-Syalabi. 2007. Sirah Shahabiyah. Pekalongan: Maktabah Salafy Press.
Rahman Ghozali, Abdul.  2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
Yazid bin Abdul Qadir Jawas. 2008.  Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah. Bogor: Pustaka At-Taqwa.
[1] Abdul Rahman Ghozali,Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 129.
[2] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 30.
[3] Ibid, h. 31
[4] Ibid, h.32
[5] Mahmud Mahdi Al-Istambuli dan Musthafa Abu An-Nashr Asy-Syalabi, Sirah Shahabiyah, (Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007), h. 18
[6] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2008), h.188
[7] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Op Cit, h. 33
[8] Ibid, h. 34
[9] Ibid, h. 35
[10] Ibid, h. 36
[11] Ibid, h. 38
[12]Abdul Rahman Ghozali, Op Cit, h. 136-138
[13] Ibid, h. 134-136
[14] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Op Cit, h. 41
[15] Ibid, h. 43
[16]Abdul Rahman Ghozali, Op Cit, h. 138
[17] Ibid, h. 139
[18] Ibid, h. 140
Continue reading MAKALAH POLIGAMI
, ,

RESEP CILOK KUAH PEDAS NAMPOLLLL



Bahan-bahan
  • 4 sendok aci atau tepung sagu
  • 3 sendok terigu
  • 1 tangkai daun bawang
  • 1 butir telur ayam (kocok)
  • secukupnya royko/penyedap rasa, gula
  • cireng goreng secukpnya 

bumbu halus:
  • 10 buah cabe merah
  • 5 buah cabe rawit merah
  • 4 siung bawang merah
  • 2 siung bawang putih
  • 1/2 gelas air untuk menumis
  • 1 bungkus ladaku


Cara membuat:
  1. Bikin cilok dulu ya. Siap kan wadah, masukan aci dan terigu. Aduk rata, masukan royko sesuai selera. Masukan air, secukupnya, aduk sampai kalis bisa d bentuk bulat
  2. Didihkan air.. Bulatkan bahan cilok tadi, masukan k dalam rebusan air. Tunggu sampai cilok matang. Angkat tiriskan.
  3. Masukan bumbu halus, daun bawang (iris) tumis sampai harum. Lalu masukan telor, aduk rata.
  4. Beri air 1/2 gelas, masukan royko, gula, dan 1/2 bungkus ladaku. Terakhir masukan cilok dan tambah kan cireng goreng. Aduk rata sampai cilok meresap . Siap di sajikan.
  5. Makan 





Continue reading RESEP CILOK KUAH PEDAS NAMPOLLLL
,

APA ITU IJTIHAD ? INI PENJELASANYA


 Pengertian Ijtihad
Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jahd atau al-juhd, yang berarti al-masyaqat (kesulitan dan kesusahan) dan ath-thaqat (kesanggupan dan kemampuan).[1] Dengan kata lain, Ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan.[2] Dalam Al-Qur’an disebutkan:
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
Artinya:
“…Dan (mencela) orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan) selain kesanggupan.” Q.S. At-Taubah:79)
            Kata al-jahd bbeserta seluruh derivasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi.
            Dalam pengertian inilah, Nabi mengungkapkan kata-kata:
صَلُّوْا عَلَيَّ وَجْتَهِدُا وْ فِى الدُّعَاءِ  
Artinya:
Bacalah salawat padaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa.”
وَأَمَّاالسُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ
Artinya:
Pada waktu sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa.”
Demikian pula pada jihad (perang) yang derivasinya sama dengan ijtihad mengandung arti sungguh-sungguh dan tidak disenangi.[3]
            Ijtihad adalah masdar dari fiil madzi ijtahada. Penambahan hamzah dan ta’ pada kata ja-ha-da menjadi ijtahada  pada wajan if-ta-a’-la berarti, “usaha itu lebih sungguh-sungguh”. Seperti halnya ka-sa-ba menjadi iktasaba, yang berarti “usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh”. Oleh sebab itu, ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya (istifragh al-wus’ atau badzl al-wus’). Dengan demikian, ijtihad berarti usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Sebaliknya, suatu usaha yang dilakukan tidak maksimal dan tidak menggunakan daya upaya yang keras tidak disebut ijtihad, melainkan daya nalar biasa, ar-ra’y atau at-tafkir.[4]
            Adapun definisi ijtihad secara terminologi cukup beragam dikemukakan oleh ulama ushul fiqih, namun intinya adalah sama. Sebagai berikut:
1.      Ibnu Abd al-Syakur, dari kalangan Hanafiyah mendefinisikannya sebagai: “Pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara’ sampai ke tingkat zhanni (dugaan keras) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu.”
2.      Al-Baidawi (w. 685 H), ahli Ushul Fiqh dari kalangan Syafi’iyah mendefinisikannya sebagai: “Pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara’.”
3.      Abu Zahra, ahli Ushul Fiqh yang hidup pada awal abab kedua puluh ini mendefinisikan ijtihad sebagai: “Pengerahan seorang ahli fikih akan kemampuannya dalam upaya menemukan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari satu per satu dalilnya.”[5]
            Pada definisi ketiga ini, ditegaskan bahwa pihak yang mengerahkan kemampuannya itu adalah ahli fikih, yaitu mujtahid, dan tempat menemukan hukum-hukum itu adalah dalil-dalilnya. Pada definisi pertama dan kedua hal seperti ini tidak ditegaskan karena dianggap sudah dimaklumi bahwa orang yang akan melakuka ijtihad itu mestilah ahli fikih atau mujtahid. Demikian pula pada definisi kedua dan ketiga, tidak ditegaskan bahwa kesimpulan-kesimpulan fikih yang akan ditemukan oleh kegiatan ijtihad itu hanya sampai ke tingkay zhanni (dugaan kuat), sebagaimana ditegaskan pada definisi kedua, karena sudah dimaklumi bahwa setiap hasil ijtihad bobotnya hanya sampai ke tingkat zhanni, tidak sampai ke tingkat yang lebih meyakinkan.[6]
                      
            Abdul Wahhab Khallaf menerangkan ijtihad dalam arti luas yang meliputi beberapa hal berikut:
a.       Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang dikehendaki oleh nas yang zanni dalalahnya.
b.      Pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang amali dengan menetapkan kaidah syar’iyah kulliyah.
c.       Pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syarak yang ‘amali mengenai masalah yang tidak ditunjuki hukumnya oleh nas dengan sarana-sarana yang diperbolehkan oleh syarak guna ditetapkan hukumnya. [7]
            Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ijtihad adalah suatu pekerjaan yang 
mempergunakan segala kesanggupan daya rohaniah untuk mendapatkan hukum syara’ atau menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum yang bersumber dari Al Qur’an dan hadis.


B.     Dasar Hukum Ijtihad
Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat, diantaranya:[8]
1.      Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 105
 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
Artinya:
sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak, agar dapat menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu.”
Dalam ayat tersebut terdapat penetapan ijtihad berdasarkan qiyas.
إِنَّ فى ذَا لِكَ لَأ يَا تٍ لِقَوْ مٍ يَتَفَكَرُ وْنَ
Artinya:
sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir”
2.      Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 59:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ                                     إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada Al-Qur’an dan sunnah, menurut Ali Hasaballah adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Qur’an karena persamaan ‘illatnya seperti dalam praktik qiyas (analogi), atau dengan meneliti kebijaksanaan-kebijaksanaan syariat. Melakukan ijtihad seperti inilah yang dimaksud mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya seperti yang dimaksud oleh ayat itu.[9]
3.      Adanya keterangan dari sunah, yang membolehkan berijtihad, diantaranya:
            Sabda Nabi SAW:
إذَا حكم الحاكم فاجْتهد فاصاب فله اجران وإذا حكم فاجْتهد ثـمّ أخْطأ فلهُ أجْرٌ
            Artinya:
Apabila hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan ia menemukan kebenaran dalam berijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala. Jika ia tidak memperoleh kebenaran dalam ijtihadnya, maka ia memperoleh satu pahala” (H.R.Bukhari dan Muslim) Falsafat Tasyri’.[10]
Hadits yang menerangkan dialog Rasulullah SAW dengan Mu’adz bin Jabal, ketika Muadz diutus menjadi hakim di Yaman  berikut ini:
عَنْ أُناَسٍ مِّنْ اَهْلِ حَمَص مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذ بْنِ جَبَلِ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا الِيَ الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِ إِذَاعَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: اَجْتَهِدُ رَايْئِ وَلَاآلُوْ. فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَمَّا يَرْضَي رَسُوْلُ اللهِ  (رواه ابوداود).
Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur’an. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur’an?, Muadz menjawab:,Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur’an?,Muadz menjawab:, Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya.”(HR.Abu Dawud).[11]
            Dan hal itu telah diikuti oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Mereka selalu berijtihad jika menemukan suatu masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.[12]


C.    Fungsi Ijtihad
Adapun ijtihad memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut:
a.       Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan hadis.
b.      Ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Qur’an dan sunah.
c.       Ijtihad berfungsi pula sebagai suatu cara yang di isyariatkan untuk menyesuaiakan perubahan-perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam.
d.      Ijtihad berfungsi sebagai wadah pencurahan pemikiran kaum muslim dalam mencari jawaban dari masalah-masalah seperti berikut ini:
1.      Masalah asasi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam seperti masalah-masalah bidang akidah dan muamalat.
2.      Masalah esensial misalnya mengenai program pembangunan Negara dan bangsa.
3.      Masalah incidental misalnya tentang isu-isu yang berkembang dalam masyarakat.[13]

D.    Macam-macam Ijtihad
Dikalangan ulama, terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah ijtihad. Iman Syafi’I menyamakan ijtihad dengan qiyas, yakni dua macam, tetapi maksudnya satu. Dia tidak mengakui ra’yu yang didasarkan pada istihsan atau maslahah mursalah. Sementara itu, para ulama lainnya memiliki pandangan lebih luas tentang ijtihad. Menurut mereka, ijtihad itu mencakup ra’yu, qiyas, dan akal.
Pemahaman mereka tentang ra’yu sebagaimana yang diungkapkan oleh para sahabat, yaitu mengamalkan apa-apa yang dipandang maslahat oleh seorang mujtahi, atau setidak-tidaknya mendekati syari’at, tanpa melihat apakah hal itu ada dasarnya atau tidak. Berdasarkan pendapat tersebut, Dr. Dawalibi membagi ijtihad menjadi kitab Al-Muwafakat, yaitu:
a.       Ijtihad Al-Batani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara’ dari nash.
b.      Ijtihad Aal-qiyasi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunah dengan menggunakan metode qiyas.
c.       Ijtihad al-istislah, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunah dengan menggunakan ra’yu berdasarkan kaidah istishlah.[14]
            Pembagian di atas masih belum sempurna, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Taqiyu al-Hakim dengan mengemukakan beberapa alas an, diantaranya jami’ wal mani. Menurutnya, ijtihad itu dapat dibagi menjadi dua bagian saja, yaitu:
1.      Ijtihad al-aqli, yaitu ijtihad yang hujjahnya didasarkan pada akal, tidak menggunakan dalil syara’. Mujtahid dibebaskan untuk berpikir, dengan mengikuti kaidah-kaidah yang pasti. Misalnya, menjaga kemadaratan, hukuman itu jelek bila tidak disertai penjelasan, dan lain-lain.
2.      Ijtihad syari’, yaitu ijtihad yang didasarkan pada syara’, termasuk dalam pembagian ini adalah ijma’, qiyas, istihsan, Istishlah, ‘urf, istishhab, dan lain-lain.[15]
Ijtihad dilihat dari sisi jumlah pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu:
1.      Ijtihad Fardi, menurut al-Thayyib Khuderi al-Sayyid, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang ijtihad. Misalnya, ijtihad yang dilakukan oleh para iman mujtahid besar: iman Abu Hanifah, Iman Malik, Iman Syafi’I, dan Ahmad bin Hanbal.
2.      Ijtihad Jama’i, adalah apa yang dikenal dengan ijma’ dalam kitab-kitab Ushul Fiqh, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah Rasulullah wafat dalam masalah tertentu. Dalam sejarah Ushul Fiqh, ijtihad jama’I dalam pengertian ini hanya melibatkan ulama-ulama dalam satu disiplin ilmu, yaitu fikih. Dalam perkembangannya, apa yang dimaksud dengan ijtihad jama’i, seperti dikemukakan al-Thayyib Khuderi al-Sayyid, disamping bukan berarti melibatkan seluruh ulama mujtahid, juga bukan dalam satu disiplin ilmu.[16]

E.     Syarat-syarat Ijtihad
            Ulama ushul berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat  ijtihad atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (orang yang melakukan ijtihad). Secara umum, pendapat mereka tentang persyaratan seorang mujtahid dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.      Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an, baik menurut bahasa maupun syari’ah. Akan tetapi, tidak disyaratkan harus menghafal, melainkan cukup mengetahui letak-letaknya saja, sehingga memudahkan baginya apabila ia membutuhkan. Aman Ghazali, Ibnu Arabian, dan Ar-Razi membatasi ayat-ayat hukum tersebut sebanyak 500 ayat.
2.      Menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syari’at. Akan tetapi, tidak disyaratkan harus menghafal, melainkan cukup mengetahui letak-letaknya secara pasti, untuk memudahkannya jika ia membutuhkannya. Ibnu Arabian membatasinya sebanyak 3000 hadis. Menurut Ibnu Hanbal, dasar ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi berjumlah sekitar 1.200 hadis. Oleh karena itu, pembatasan tersebut dinilai tidak tepat karena hadis-hadis hukum itu tersebar dalam berbagai kitab yang berbeda-beda.[17]
            Menurut Asy-Syaukani, seorang mujtahid harus mengetahui kitab-kitab yang menghimpun hadis dan bisa membukanya dengan cepat, misalnya dengan menggunakan kamus hadis. Selain itu, ia pun harus mengetahui persambungan sanad dalam hadis.
            Sedangkan menurut At-Taftaji, sebaiknya mujtahid mengambil referensi dari kitab-kitab yang sudah manshyur kesahihannya, seperti Bukhari, Muslim, Baghawi, dan lain-lain.
3.      Mengetahui nasakh dan mansukh dari Al-Qur’an dan As-Sunah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak disyaratkan harus menghafalnya. Di antara kitab-kitab yang bisa dijadikan rujukan dalam nasakh dan mansukh adalah kitab karangan Ibnu Khujaimah, Abi Ja’far An-Nuhas, Ibnu Jauzi, Ibnu Hajm, dan lain-lain.
4.      Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma’ ulama, sehingga ijtihad-nya tidak bertentangan dengan ijma’. Kitab yang bisa dijadikan rujukan di antaranya Kitab Maratibu al-Ijma’.
5.      Mengetahui qiyas dan berbagai persyaratan serta meng-istinbatnya, karenaqiyas merupakan kaidah dalam berijtihad.
6.      Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, serta berbagai problematikanya. Hal ini antara lain karena Al-Qur’an dan As-Sunnah ditulis dengan bahasa Arab. Namun, tidak disyaratkan untuk betul-betul menguasainya atau menjadi ahlinya, melainkan sekurang-kurangnya mengetahui maksud yang dikandung dari Al-Qur’an atau Al-Hadis.
7.      Mengetahui ilmu Ushul Fiqih yang merupakan fondasi dari ijtihad. Bahkan, menurut Fakhru Ar-Razi, ilmu yang paling penting dalam ber-ijtihad adalah ilmu Ushul Fiqih
8.      Mengetahui maqashidu Asy-Syari’ah (tujuan syari’at) secara umum, karena bagaimanapun juga syari’at itu berkaitan dengan maqashidu Asy-Syari’ah atau rahasia disyari’atkannya suatu hukum. Sebaiknya, mengambil rujukan pada istihsan, maslahah mursalah, urf, dan sebagainya yang menggunakan maqashidu Asy-Syari’ah sebagai standarnya.
            Maksud dari maqashidu al-Syari’ah, antara lain menjaga kemaslahatan manusia dari menjauhkan dari kemadaratan. Namun, standarnya adalah syara’, bukan kehendak manusia, karena manusia tidak jarang menganggap yang hak menjadi tidak hak dan sebaliknya.[18]
Syarat-syarat tersebut diperlukan bagi mujtahid mutlak yang bermaksud mengadakan ijtihad dalam segala masalah fikih di masa lampau. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang, syarat-syarat tersebut tentu belum mencukupi. Untuk melakukan ijtihad, diperlukan pula pemahaman terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan segala cabangnya. Akan tetapi, usaha itu bukanlah suatu hal yang mudah dan memerlukan kerja keras dan keseriusan. Ijtihad yang dilakukan secara kolektif sangat membantu untuk melakukan ijtihad yang efektif.[19]

F.     Tingkatan Mujtahid
            Dalam menbicarakan masakah tingkatan ijtihad, tidak terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama ushul tentang telah tertutupnya menurut pintu ijtihad.
            Menurut As-Suyuthi “Umat sekarang (pada zamannya) telah terjebak pada pemikiran bahwa mujtahid mutlaq itu sudah tidak ada lagi dan yang ada sekarang hanyalah mujtahid muqayyad. Pernyataan seperti itu adalah salah besar dan tidak sesuai dengan pendapat para ulama. Mereka tidak mengetahui apa sebenarnya perbedaan antara mujtahid mutlaq, mujtahid muqayyad, dan mujtahid muntasib yang semuanya berbeda.[20]
            Dilihat dari luas atau sempitnya cakupan bidang ilmu yang diijtihadkan, tingkatan mujtahid terdiri atas mujtahid fisy syar’i, mujtahid fil masa’il, mujtahid fil mazhab, dan mujtahid muqayyad.
a.      Mujtahid Fisy Syar’i
Mujtahid fisy syar’I adalah orang-orang yang berkemampuan mengijtihadkan seluruh masalah syariat yang hasilnya diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihad. Merekalah yang membangun mazhab-mazhab tertentu. Ijtihad yang mereka lakukan semata-mata hasil usahanya sendiri tanpa mengambil pendapat orang lain. Oleh karena itu, mereka disebut dengan mujtahid mustaqil (berdiri sendiri). Mereka yang termasuk mujtahid fisy syar’i antara lain Imam Hanafi, Iman Malik, Iman Syafi’i Iman Ahmad bin Hambal, Iman Al Auza’i dan Ja’far As Siddiq.
b.      Mujtahid Fil Masa’il
Mujtahid fil masa’i adalah mujtahid yang mengarahkan ijtihadnya kepada masalah tertentu dari suatu mazhab, bukan kepada dasar-dasar pokok yang bersifat umum. Misalnya, At Tahawi merupakan mujtahid dalammazhab Hanafi, Imam Al Gazali merupakan mujtahid dalam mazhab Syafi’i, dan Al Khiraqi merupakan mujtahid dalam mazhab Hambali.
c.       Mujtahid Fil Mazhab
            Mujtahid  yang ijtihadnya tidak sampai membentuk mazhab tersendiri. Akan tetapi, mereka cukup mengikuti salah seorang imam mazhab yang telah ada dengan beberapa perbedaan, baik dalam beberapa masalah yang utama maupun dalam beberapa masalah cabang. Misalnya, Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ubnul Hasan adalah mujtahid fil mazhab Hanafi dan Imam Al Muzanniy adalah mujtahid fil mazhab Syafi’i.
d.      Mujtahid Muqayyad
              Mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang mengikatkan diri dan menganut pendapat-pendapat  ulama salaf dengan mengetahui sumber-sumber hukum dan dalalah-dalalahnya. Mereka mampu menetapkan pendapat yang lebih utama di antara pendapat yang berbeda-beda dalam suatu mazhab dan dapat membedakan antara riwayat yang kuat dan yang lemah. Mereka adalah Al Karakhi yang merupakan mujtahid dalam mazhab Hanafi serta Ar Rafi’i dan An Nawawi yang merupakan mujtahid dalam mazhab Syafi’i.[21]    
G.    Objek Ijtihad              
            Menurut Al-Ghazali, objek ijtihad adalah setiap hukum syara’ yang tidak memiliki dalil yang qathi’. Dari pendapatnya itu, diketahui ada permasalahan yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad.
            Dengan demikian, syari’at Islam dalam kaitannya dengan ijtihad terbagi dalam dua bagian:
1.      Syari’at yang tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad, yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam, yang berdasarkan pada dalil-dalil yang qathi’, seperti kewajiban melaksanakan shalat, zakat, puasa, ibadah haji, atau haramnya melakukan zina, mencuri, dan lain-lain. Semua itu telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Qur’an dan As-Sunah.
Kewajiban shalat dan zakat berdasarkan firman Allah SWT.
                                                                                                ….وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
            Artinya:
            “Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat….” (Q.S. An-Nur ayat 56)
            Ayat tersebut tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad untuk mengetahui maksud shalat.
2.      Syari’at yang bisa dijadikan lapangan ijtihad, yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat zhanni, baik maksudnya, petunjuknya, ataupun eksistensinya (tsubut), serta hukum-hukum yang belum ada nash-nya dan ijma’ para ulama.[22]
Apabila ada nash yang keberadaanya masih zhanni, hadis ahad misalnya, maka yang menjadi lapangan ijtihad di antaranya adalah meneliti bagaimana sanadnya, derajat para perawinya, dan lain-lain.
Dan nash yang petunjuknya masih zhanni, maka yang menjadi lapangan ijtihad, antara lain bagaimana maksud dari nash tersebut, misalnya dengan memakai kaidah ‘am, khas, mutlaq muqayyad, dan lain-lain.
Sedangkan terhadap permasalahan yang tidak ada nashnya, maka yang menjadi lapangan ijtihad adalah dengan cara menggunakan kaidah-kaidah yang bersumber dari akal, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan lain-lain. Namun, permasalahan ini banyak diperdebatkan di kalangan para ulama.[23]
H.    Hukum Melakukan Ijtihad
Menurut para ulama, bagi seseorang yang sudah memenuhi persyaratan ijtihad di atas, ada lima hukum yang bisa dikenakan pada orang tersebut berkenaan dengan ijtihad, yaitu:
a.       Orang tersebut dihukumi fardu ain untuk berijtihad apabila ada permasalahan yang menimpa dirinya, dan harus mengamalkan hasil dari ijtihad-nua dan tidak boleh taqliq kepada orang lain. Karena hukum ijtihad itu sama dengan hukum Allah terhadap permasalahan yang ia yakini bahwa itu termasuk hukum Allah.
b.      Juga dihukumi fardu ‘ain ditanyakan tentang suatu permasalahan yang belum ada hukumnya. Karena jika tidak segera dijawab, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut atau habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut.
c.       Dihukumi fardu kifayah, jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, atau ada orang lainselain dirinya yang sama-sama memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid.
d.      Dihukumi sunah apabila ber-ijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak.
e.       Dihukumi haram apabila ber-ijtihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara qathi’, sehingga hasil ijtihadnya itu bertentangan dengan dalil syara’.[24]

 


A.    Kesimpulan
Ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam. Tujuan ijtihad dilakukan adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika tersebut. Ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan Al-hadits yang mendapatkan legitimasi dari keduanya. Sebenarnya ijtihad bukanlah suatu yang baru, melainkan sudah ada pada masa Rasulullah. Hal ini sudah dilakukan oleh Nabi, sahabat, tabi’in dan para ulama klasik, namun tidak sembarangan orang diperbolehkan untuk melakukan ijtihad, akan tetapi harus memenuhi criteria tertentu.
Melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid dapat mencapai hukum wajib ain, fardhu kifayah, dan sunnat. Adapun untuk menjadi mujtahid disyaratkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah dari berbagai aspeknya, memahami masalah yang sudah disepakati ulama, memahami bahasa Arab, dan mengetahui ushul fiqh.
Mujtahid dibedakan pada mujtahid mutlaq dan mujtahid muntasib. Pendekatan dalam ijtihad dilakukan dengan ijma, qiyas, maslahat, istihsan, istishab, syaru’ man qablana, dilalah iqtiran, sadudzarai’, madzhab sahabi, ‘urf, ta’adul dan tarjih.
Continue reading APA ITU IJTIHAD ? INI PENJELASANYA