Tuesday, February 26, 2019

,

MAKALAH POLIGAMI


  1. LATAR BELAKANG
Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.perkawinan antarmanusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya.
Pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dengan salon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Namun tidak sedikit pernikahan itu hancur akibat ketidak harmonisan antara suami dan istri diakibatkan oleh hal-hal yang mendasar seperti keegoisan masing-masing ataupun hal lain yakni akibat dari suami yang poligami.
  1. RUMUSAN MASALAH
  • Apa yang dimaksud poligami?
  • Apa dasar hukum dan hikmah poligami?
  • Bagaimana prosedur poligami?
  • Apa alasan poligami menurut Undang-Undang?
  • Apa hikmah dari dilarangnya nikah lebih dari empat?
  • Apakah poligami mengundang perrceraian?
  1. TUJUAN
  2. Mengetahui pengertian poligami.
  3. Mengetahui dasar hukum dan hikmah poligami.
  4. Mengetahui prosedur poligami.
  5. Mengetahui alasan poligami menurut Undang-Undang.
  6. Mengetahui hikmah dari dilarangnya nikah lebih dari empat.
  7. Mengetahui poligami mengundang perrceraian.


BAB II
PEMBAHASAN



  1. PENGERTIAN POLIGAMI
Kata poligami terdiri dari dua kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[1]
Kata poligami berasal dari bahasa Yunani , polus  yang artinya banyak,dan gamein yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa arab poligami disebut dengan ta’did al-zawjah (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa indonesia disebut permaduan.
Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An Nisa’ ayat 3 ada kalimat fankihu kalimat amr tersebut berfaedah kepada mubah bukan wajib, dapat direlevansikan dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi, al-ash fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu ‘ala al-tahrim (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).[2]
Dalam hukum islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakanprinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.
Muhammad Abduh mengatakan dalam Tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha, “Meskipun agama islam membuka jalan bagi poligami, tetapi jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil.”[3]
Perkawinan asalnya adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Maksud dari darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat islam poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:
  • Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;
  • Istri tidak berfungsi sebagai istri;
  • Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri;
  • Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki;
  • Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami.
Poligami bukan dimulai oleh adanya islam yang datang ke bumi. Sebelum islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum islam lahir, poligami telah dilakukan oleh semua bangsa, seperti bangsa Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Di Jazirah Arab, terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil sehingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan. Menurut Rahmat Hakim, poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa semenjak zaman primitif, bahkan hingga sekarang. Bangsa Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih dari seoang, kaum raja dan bangsawan banyak memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya.[4]
Bangsa Romawi adalah bangsa yang telah mencapai puncak kejayaan dan kemuliaan setelah bangsa Yunani. Diantara ungkapan mereka yang berkaitan tentang wanita adalah: “sesungguhnya belenggu belum tercabut dan benangnya belum lepas”. Yakni didalam masyarakat mereka, suami mempunyai hak yang penuh terhadap istrinya, sebagaimana hak-hak raja atas rakyatnya. Sehingga ia mengatur istrinya sesuai hawa nafsunya. Bahkan disebabkan kekuasaan yang teramat besar ini, ia dibolehkan melakukan apa saja sampai dibolehkan melakukan pembunuhan terhadap istrinya pada sebagian keadaan.[5]
Menurut Khazin Nasuha, yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah “adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papn, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya. Dalam hal keadilan batiniah, menurut Khazin Nasuha tidak dituntut oleh syariat islam, karena masalahnya berada diluar kemampuan manusia. Rasulullah sangat cenderung cintanya kepada Aisyah dibandingkan kepada istri lainnya.”
Suami harus dapat berlaku adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal giliran. Ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zhalim karena sesungguhnya Allah melarang yang demikian. Adil bukan berarti semuanya harus sama, sebab tidak mungkin ada manusia yang mampu adildalam masalah cinta dan bersetubuh. Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya. Maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad, an-Nasa-i)[6]
Menurut Sayyid Sabiq poligami adalah ”salah satu ajaran islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki, laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki kecenderungan seksual lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi sangat naif dan irrasional. Dari sisi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodratkaum laki-laki. ”
Untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah mewajibkan kepada semua kaum laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir dan batin. Tidak dibenarkan menzalimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya. Hal demikian oleh Sayyid Sabiq dikatakan karena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinaan. Selain itu, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya. Keadilan terhadap istri-istri adalah barometer pertama pemimpin yang akan berlaku adil atas rakyat yang dipimpinnya.[7]

  1. DASAR HUKUM POLIGAMI
Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dasar hukumnya adalah sebagai berikut:
  1. An-Nisa ayat 3:
وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣
  1. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya
Ayat tersebut menurut Khazim Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.[8]
  1. An-Nisa ayat 129:
وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩
  1. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiel, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Surat An-Nisa ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa: 3) memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papn. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua ittu diluar kemampuan manusia.[9]
“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a ia berkata, ‘Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami, ‘hai kaum pemuda! Apabila diantara kalian mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya’.” (HR. Bukhari-Muslim)
Hadis diatas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinaan. Apabila belum mampu untuk menikah, lakukanlah puasa karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk.[10]
“Dari Ibnu Umarr.a., bahwa Ghailan bin Umayah As-Saqafi telah masuk islam. Ketika masih jahiliah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW. Memilih empat istri diantara nereka (yang enam diceraikan).”(HR. Imam Tirmidzi)
“Rasulullah SAW. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa, ‘Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Oleh karena itu, janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya.’ Abu Dawud berkata, ‘yang dimaksud dengan Engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya adalah hati ’.” (HR. Abu Dawud dari Siti Aisyah)
Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah digambarkan dalam hadis tersebut tentang tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam ha;l “hati” beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu.[11]

  1. HIKMAH POLIGAMI
Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:
  • Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
  • Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
  • Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
  • Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.
Tentang hikmah diizinkannya Nabi SAW beristri lebih dai seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya adalah sebagai berikut:
  • Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumahtanggaan.
  • Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir).
  • Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum’ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[12]

  1. PROSEDUR POLIGAMI
Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Komilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:
  • Pasal 56
  1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
  2. Pengajuan pemohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
  3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
  • Pasal 57
Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
  • Pasal 58
  1. Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
  2. Adanya persetujuan istri.
  3. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.
  5. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri aatu istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.
  • Pasal 59
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.[13]

  1. ALASAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam pasal 4 dan pasal 5. Dalam pasal 4 terdiri atas 2 ayat berbunyi sebagai berikut:
  • Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;
  • Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  3. Istri tidak dapat melahirkan ketuunan.[14]
Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
  1. Adanya persetujuan dari isteri-isteri;
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Dengan penjelasan pasal 5 ayat (1) dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari isteri, maka istri yang mandul pun memiliki hak prerogatif untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangant tidak rasional atau tidak mungkin apabila istri tidak memberi izin kepada suaminya. Tentu keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan beralasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.
Dengan pemahaman terhadap pasal 4 ayat (2) (a) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, posisi perempuan atau istri yang tidak dapat melahirkan keturunan ada dalam posisi dilematis, artinya terjebak dalam dua pilihan yang merugikan dan terpojok pada pelaksanaan undang-undang yang keadilannya dipertanyakan atau lebih menguntungkan pihak laki-laki atau suami.
Berdasarkan kondisi diatas, menurut Rahmat Hakim, alternatif yang dipilih oleh istri adalah sebagai berikut.
  • Bercerai secara baik-baik, walaupun praktiknya sangat dilematis. Suami atau istri tidak bertengkar, tidak bermusuhan, dan tidak bertentangan, bahkan mempunyai tujuan membina keluarga serta sama-sama mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Disamping itu, jika perceraian alternatif yang dilakukan, akan terjadi kemudaratan baru. Kaidah hukum tidak membenarkan melakukannya, yakni mencari kemaslahatan, namun meninggalkan kemudaratan dibelakangnya. Mudaratnya bagi wanita adalah sulit mengganti suaminya karena ketidakmampuannya bertindak sebagai istri. Akan tetapi, di sisi lain jika kondisinya yang mengakibatkan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, hal itu menjadi alasan bolehnya perceraian dilakukan atas inisiatif suaminya.
  • Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai kemungkinan terakhir dan hanya satu-satunya. Tindakan ini pun dirasakan berat, terutama bagi wanita. Sulit bagi istri menerima kenyataan pahit ini, bahkan kemungkinan ini merupakan keadaan terburuk sepanjang hidupnya. Betapa tidak, suaminya akan bercumbu dengan orang lain, perbuatan yang selama ini dilakukan suami kepada dirinya. Kini hal yang sama dilakukan kepada orang lain walaupun hal itu terjadi atas izinnya.[15]

  1. HIKMAH DILARANG NIKAH LEBIH DARI EMPAT
Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkan seseorang untuk menikah satu, dua sampai empat wanita, dengan syarat dia mampu untuk berbuat adil. Allah melarangnya kawin lebih dari empat karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang telah diketahui dengan jelas. Seorang tidak mungkin mampu untuk menahan diri dari perbuatan aniaya tersebut meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu banyak.[16]
Namun larangan itu tidak berlaku untuk Nabi SAW, karena beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi Al Qur’an dalam segala keadaan. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bernama Ghailan masuk islam, sedangkan istrinya berjumlah 10 orang, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat diantara mereka. Disebutkan pula Qais bin Al Harits masuk islam dengan 8 istri, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat diantara mereka. Dalam kitab Al-Bada’i disebutkan:
Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki masuk islam dengan mempunyai 8 orang istri. Kedelapan istrinya itu kemudian turut masuk islam, maka Rasulullah mengatakan kepadanya “pilihlah empat diantara mereka dan pisahlah sisa yang lain.
Dalam hadis diatas Rasulullah menyuruh orang itu untuk memisahkan sisa yang lain. Kalau saja kawin lebih dari empat diperbolehkan karena Rasulullah menyuruh umpamanya hal itu akan menunjukkan bahwa kawin lebih dari empat istri itu melampaui batas. Kawin lebih dari empat itu dikhawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istri-istrinya.[17]
Jadi singkatnya, hikmah dilarangnya nikah lebih dari empat istri (bagi manusia biasa) adalah:
  • Batas maksimal beristri bagi manusia biasa adalah empat istri. Jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan pissik, metal maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan (stres).
  • Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan kezaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-istrinya.
  • Manusia biasa pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.[18]

  1. POLIGAMI MENGUNDANG PERCERAIAN
Alasan poligami mengundang perceraian adalah sebagai berikut:
  • Istri pertama ingin memiliki suami seutuhnya, jasmani dan rohani suami hanya miliknya, apalagi jika suaminya kaya raya, pintar usaha, tampan, dan ideal. Tidak seorang pun perempuan yang boleh mengambil hati suaminya, apalagi harta bendanya.
  • Tidak terjadi komunikasi yang baik antara suami dan istri, ketika suami ingin poligami, ia memilih melakukannya secara diam-diam, selingkuh, dan banyak dibumbui dosa.
  • Suami takut jika melakukan musyawarah dengan istrinya untuk poligami, musyawarah tidak mencapai konsensus atau tidak mendapat restu.
  • Suami poligami karena melaksanakan salah satu ayat Al Qur’an yang juga dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi bagi istri hal itu alasan yang dibuat-buat oleh suaminya agar memperoleh restu sang istri.
  • Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa suami harus minta izin istri ketika poligami, tetapi istri tidak rela diselingkuhi dan dibohongi suami.
  • Belum ada kelaziman di bumi ini, meskipun mayoritas penduduk beragama islam bukan berarti poligami menjadi lazim, sehingga masih dipandang tabu oleh kaum ibu.
  • Suami tidak menjalankan prinsip keadilan, istri tua sering ditelantarkan.
  • Undang-Undang Nomor 1/1974 menetapkan persyaratan yang ketat bagi suami yang bermaksud poligami.
  • Umat islam (perempuan) belum sepenuhnya mengetahui tujuan Allah membolehkan poligami, seolah-olah hanya jawaban “daripada berzina.”
  • Perempuan tidak memedulikan soal adanya kebolehan poligami, yang paling menjadi masalah adalah rasa sakit hati apabila suaminya poligami. Jadi, meskipun dibolehkan oleh islam, hati yang sakit tidak ada obatnya, dan belum ada rasa nikmat yang dialami istri ketika suaminya poligami.
  • Istri mengizinkan suaminya poligami dengan syarat perempuannya suah tua renta, orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu belaka.[19]




BAB III

PENUTUP
KESIMPULAN
Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dasar hukum poligami QS. An-Nisa ayat 3.







DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani 2013. Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung: Pustaka Setia.
Mahdi Al-Istambuli, Mahmud dan Musthafa Abu An-Nashr Asy-Syalabi. 2007. Sirah Shahabiyah. Pekalongan: Maktabah Salafy Press.
Rahman Ghozali, Abdul.  2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
Yazid bin Abdul Qadir Jawas. 2008.  Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah. Bogor: Pustaka At-Taqwa.
[1] Abdul Rahman Ghozali,Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 129.
[2] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 30.
[3] Ibid, h. 31
[4] Ibid, h.32
[5] Mahmud Mahdi Al-Istambuli dan Musthafa Abu An-Nashr Asy-Syalabi, Sirah Shahabiyah, (Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007), h. 18
[6] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2008), h.188
[7] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Op Cit, h. 33
[8] Ibid, h. 34
[9] Ibid, h. 35
[10] Ibid, h. 36
[11] Ibid, h. 38
[12]Abdul Rahman Ghozali, Op Cit, h. 136-138
[13] Ibid, h. 134-136
[14] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Op Cit, h. 41
[15] Ibid, h. 43
[16]Abdul Rahman Ghozali, Op Cit, h. 138
[17] Ibid, h. 139
[18] Ibid, h. 140

[19] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Op Cit, h. 4

1 comment: